Komisi II DPR Setujui Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN Rp7,33 triliun

13-09-2023 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa saat Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Kementerian ATR/BPN, di Jakarta, Selasa. Foto: Geraldi/nr

 

Komisi II DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tahun 2024 sebesar Rp7,33 triliun.


Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan, pagu anggaran indikatif Kementerian ATR/BPN sebelumnya sebesar Rp7,183 triliun. Kemudian, Kementerian ATR/BPN mengusulkan anggaran tambahan sebesar Rp4,143 triliun.


"Dengan demikian pagu alokasi anggaran Kementerian ATR/BPN tahun 2024 menjadi Rp7.332.306.544.000," ujar Saan Mustopa dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Kementerian ATR/BPN, di Jakarta, Selasa.


Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto menjelaskan, pengalokasian anggaran tersebut digunakan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp4,416 triliun, program pengelolaan dan pelayanan sebesar Rp2,804 triliun, dan program penyelenggaraan penataan ruang Rp112 miliar.


Lebih lanjut, pengalokasian anggaran tersebut akan digunakan untuk rencana prioritas ATR/BPN, seperti digitalisasi dokumen pertanahan, percepatan pemenuhan Peta Panjang Batas Kawasan Hutan, percepatan pendaftaran tanah, reforma agraria, dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.


"Selanjutnya, pengelolaan pemanfaatan pengendalian tanah dan ruang yang berkualitas, penyelesaian sengketa konflik dan perkara pertanahan, percepatan RDTR, reformasi birokrasi dan pengembangan STPN," kata Hadi. (rnm/aha)

BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...
Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya
14-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala...